Rokan Hulu – Dalam rangka membangun Sinergitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dihadiri Wakil Bupati Rokan Hulu H. Indra Gunawan bersama beberapa Pejabat Eselon II Rohul mengikuti Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak secara Virtual, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, Kamis (12/5/2022).
Selain Wabup Rohul, tampak juga hadir Kepala Dinas Dikpora Rohul, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Sosial, Plt Kadis DPPKB serta tim Pengerak PKK Rohul, Para Camat dan tim TPK Rohul.
Usai mengikuti Apel Siaga, Wakil Bupati Rohul H. Indra Gunawan memaparkan bahwa saat ini angka Stunting di Kabupaten Rokan Hulu sudah turun menjadi berada di angka 24 persen dan akan berupaya bersama sama dengan tim akan menurunkan lagi angka Stunting hingga ke angka 14 persen di tahun 2024 nanti sesuai dengan target angka Nasional.
“Tentu dengan upaya ini dari angka yang saat sekarang ini kita tentu harus berupaya lebih menurunkannya sekitar 10 persen lagi, dan itupun harus tercapai di tahun 2024 nanti,” ujar Wabup
“Saya juga berharap kepada Tim TPPS agar tetap solid dalam berupaya menurunkan angka Stunting ini, terutama dari Bidan, PKK dan KB harus intens serta turun langsung kelapangan mendapatkan data yang akurat, jika data kita sudah akurat tentu ini akan lebih mudah kita menurunkan angka Stunting di Rohul,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Rohul drg Leni Sumbari mengatakan terdapat 306 kelompok Pendamping Keluarga yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Rokan Hulu.
“Kita sudah memiliki tim pendamping yang berjumlah 927 orang di Kabupaten Rokan Hulu, dimana peran mereka adalah memberi edukasi bagi calon pengantin terkait pentingnya kesehatan menjelang pernikahan,” kata Leni
Dia juga mengatakan, Disdalduk KB akan bekerjasama dengan beberapa Dinas dan Instansi terkait, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rokan Hulu telah membuat tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Sehingga nantinya, Dinas dan Instansi terkait akan membuat program-program untuk Percepatan penurunan Stunting bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu,” tutupnya.
Saat apel Virtual berlangsung, dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI beserta para deputi, Kepala BKKBN Pusat, Gubernur Jawa Barat dan diikuti secara virtual oleh Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga seperti Dasboard Keluarga Berisiko Stunting, Poktan Generasi Berencana (genre), bazar hingga pelayanan vaksinasi.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam apel siaga TPK Bergerak mengatakan 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
“Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” kata Hasto dalam Apel Siaga TPK Bergerak.
Berdasarkan pendataan keluarga 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader, berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi, dan memetakan keluarga yang teridentifikasi sebagai keluarga berisiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga.
Data keluarga berisiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran, agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga berisiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan).
Karena itu, kader KB akan datang ke rumah keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, selain melakukan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) pencegahan stunting.
Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan mengingat kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan, dan kader Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
