Rokan Hulu (lsc) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Bidang Pengendalian Pelaksaaan (Dalak) dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko tahap I kepada 50 pelaku usaha di Rohul. Di Aula lantai II Sapadia Hotel, Selasa (7/6/2022.
Dalam kegiatan ini dibuka oleh Bupati Rokan Hulu H. Sukiman melalui Staff Ahli Bupati Drs. H. Sariaman, M.Si. Turut juga dihadiri Plt Kadis DPMPTSP Rohul Munandar SE MM, dengan melibatkan DPMPTSP Provinsi Riau sebagai nara sumber, Dinas Koperasi, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Rokan Hulu serta para pelaku usaha yang beroperasional di Rokan Hulu.
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP dalam memfasilitasi peraturan dan kebijakan pelaksanaan penanaman modal, meningkatkan pemahaman pelaku usaha/ perusahaan mengenai kegiatan pelaksanaan penanaman modal serta meningkatkan realisasi investasi daerah dan kepatuhan pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulannya.
Plt Kadis DPMPTSP Rohul Munandar SE MM melalui Kepala Bidang Dalak dan Informasi penanaman modal Efnida Wati SE mengatakan bahwa Bimtek ini dilaksanakan lima tahap dengan total peserta 250 orang. Untuk tahap pertama, diikuti oleh 50 orang peserta, selebihnya akan mengikuti Bimtek berkala 1 kali dalam satu bulan hingga Oktober mendatang.
Sementara itu, Bupati Rokan Hulu melalui Staff Ahli Drs. H. Sariaman, M. Si berharap sasaran yang ingin dicapai dalam sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan jumlah perizinan berusaha, memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara pelaku usaha dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran atas kewajiban Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib dilaksanakan pelaku usaha tepat waktu.
“Pemkab Rohul berharap besar agar para peserta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah di dapat melalui kegiatan bimtek/sosialisasi ini sehingga kita bersama dapat mewujudkan kualitas, investasi daerah yang berkembang dan tata laksana perizinan berusaha yang lebih baik kedepannya,” harap Sariaman. (lsc)
