Pasir Pengaraian – Untuk meningkatkan kemampuan SDM bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai leading sektor dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, demi memperkuat komitmen Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Negeri Seribu Suluk.
Untuk mewujudkan itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG melalui Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi OPD se Rohul, di Hotel Sapadia, Jumat (26/8/2022).
Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG ini secara resmi dibuka Kepala Dinas Sosial P3A Rohul H. Damri Poti S.Sos M.AP. Tak tanggung-tanggung, Panitia melalui Dinsos P3A Rohul menghadirkan Narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti Fasilitator PUG Provinsi Riau, DR. Hj. Lena Farida, M.Si (Dosen Universitas Riau),
Serta DR. Riswani, M.Ed (Dosen Universitas Islam Negeri). Turut juga dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial P3A Rohul Puji Lestari, SKM, M.KM dan 94 Peserta yang terdiri dari Kasubbag Perencanaan dan Program serta Staf Pelaksana yang membidangi Perencanaan dan Program pada OPD se Rohul.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rohul H. Damri Poti S.Sos M.AP kepada wartawan, Jumat (26/8/2022) mengatakan Pengarusutamaan Gender ini strategi pembangunan pemberdayaan perempuan. Implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan.
FOTO : Kepala Dinas Sosial P3A Rohul H. Damri Poti S.Sos M.AP buka Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG melalui Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi OPD se Rohul, di Hotel Sapadia, Jum’at (26/8/2022).
“Jadi atas dasar inilah Dinsos P3A Rohul menggelar Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG melalui Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bagi OPD,” ujarnya
“Langkah ini sebagai salah satu cara kita untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan mempergunakan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (TOR),” harap Damri
Lanjut Damri, Pelatihan penyusunan PPRG ini akan menuntun jajaran di Lingkungan Pemkab Rohul agar dalam menentukan kebijakannya melalui program dan kegiatan pembangunan, senantiasa tetap berpedoman pada konsep gender, guna mengurangi atau memperkecil terjadinya kesenjangan dan bias gender untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) atau pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut dijelaskan Eks Kadis Perpustakaan dan Arsip Rohul ini, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Tapi, Dalam konteks otonomi daerah, Pengarusutamaan gender tetap menjadi isu lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan program dan kegiatan semua Organisasi Perangkat Daerah. Manifestasi PUG bisa berwujud kegiatan khusus perempuan maupun tercermin dari indikator kinerja hasil sektor atau implementasi strategi PUG menjadi tanggung jawab seluruh OPD.
“Dengan dilaksanakannya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG ini, saya berharap peserta menyusun kegiatan PUG agar lebih fokus, terarah dan terpadu sehingga target PUG di Rokan Hulu dapat tercapai. Sehingga terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu baik laki-laki maupun perempuan,” harap Damri Poti.
Sementara itu, Berdasarkan laporan Ketua Panitia yang juga Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Sosial (PPS) Dinsos P3A Rohul Puji Lestari, SKM, M.KM mengatakan tujuan digelarnya Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama Sumber Daya Manusia (SDM), Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi dengan aspek gender
FOTO : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Sosial (PPS) Dinsos P3A Rohul Puji Lestari, SKM, M.KM sebagai Moderator dalam kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG tahun 2022
“Selain itu kita harapkan, dari kegiatan ini peserta mampu menyusun PPRG yang dituangkan dalam dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam Pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu baik laki-laki maupun perempuan,” harap Puji Lestari
Lebih lanjut dijelaskan Puji, Pengarusutamaan Gender ini merupakan strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian Pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.
Tambah Puji, Kesetaraan gender ini dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.
“Jadi, salah satu tantangan yang dihadapi daerah untuk mempercepat pelaksanaan PUG adalah belum optimalnya komitmen para pengambil keputusan dan kemampuan pelaksana program dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang responsif gender, makanya melalui kegiatan ini kita harapkan SDM di OPD dalam menyusun PPRG ini bisa meningkat,” harap Puji. (lsc)
